Belakangan ini saya semakin sering mendengar diskusi tentang fenomena yang kurang cukup dibahas: debanking. Ini bukan hal yang baru, tetapi dalam beberapa tahun terakhir menjadi hampir praktik sistematis, terutama ketika berbicara tentang kripto.

Apa sebenarnya yang kita bicarakan? Debanking adalah ketika seseorang atau perusahaan yang sepenuhnya sah tiba-tiba kehilangan rekening bank mereka, tanpa peringatan, tanpa penjelasan rinci, dan tanpa kemungkinan banding. Bank menutup rekening seperti itu, selesai. Tidak ada penyelidikan awal, tidak ada waktu untuk mentransfer uang, tidak ada saluran banding. Ini berbeda dari ketika mereka menutup rekening karena aktivitas ilegal yang dicurigai — dalam kasus itu setidaknya ada proses, prosedur. Debanking yang sebenarnya lebih licik.

Mengapa ini harus menjadi perhatian kita? Karena hari ini layanan perbankan sangat penting untuk beroperasi dalam masyarakat modern. Kehilangan rekening berarti tidak bisa membayar gaji, mengelola transaksi, beroperasi secara normal. Seperti pemerintah memutuskan mematikan listrik seseorang tanpa memberi tahu alasannya. Ada aturan melawan diskriminasi perbankan, tetapi anehnya aturan itu tidak melindungi dari pencabutan sepihak dalam keadaan lain. Dan di sinilah masalah sebenarnya mulai: debanking bisa menjadi alat untuk secara sistematis menyerang sektor tertentu atau orang tertentu.

Bagaimana kita sampai di sini? Pada tahun 2013, Departemen Kehakiman Amerika meluncurkan apa yang mereka sebut "Operasi Chokepoint". Ide utamanya adalah memerangi aktivitas berisiko tinggi atau yang secara politik tidak populer, tetapi metodenya menarik: alih-alih bertindak langsung, pemerintah menekan bank agar menghentikan layanan kepada sektor tertentu. Pada tahun 2014, ketua Asosiasi Bankir Amerika Frank Keating secara terbuka menulis: "Bankir bukanlah polisi atau hakim, tetapi Departemen Kehakiman meminta mereka memainkan peran tersebut." Operasi ini dihentikan pada 2015 karena tekanan hukum, tetapi modelnya tetap ada. Dalam beberapa tahun terakhir, orang berbicara tentang "Chokepoint 2.0" untuk menggambarkan praktik serupa.

Lembaga apa saja yang terlibat? Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) mengirim surat kepada bank untuk menangguhkan aktivitas terkait aset kripto. Departemen Kehakiman, Office of the Comptroller of the Currency, Federal Reserve, Consumer Financial Protection Bureau — semuanya memiliki peran. Dan fenomena ini tidak hanya di Amerika: Kanada dan Inggris juga mengalami kontroversi serupa.

Tapi yang paling saya perhatikan adalah dampaknya terhadap kripto dan inovasi. Menurut laporan dari modal ventura a16z, hanya dalam empat tahun terakhir portofolio perusahaan mereka mengalami setidaknya 30 kejadian debanking. Startup yang sah, didanai oleh dana pensiun dan yayasan universitas, tiba-tiba kehilangan akses perbankan. Alasan yang diberikan? "Kami tidak melayani industri kripto", atau "masalah kepatuhan" tanpa penjelasan spesifik. Tidak ada peluang banding.

Debanking sistematis ini menciptakan berbagai efek negatif. Pada sistem keuangan: aktivitas berpindah ke saluran informal, melemahkan regulasi. Pada konsumen: pembatasan hak pilihan dan akses ke layanan. Pada inovasi: startup yang tidak bisa beroperasi secara normal, risiko kegagalan, dan efek penghambat bagi seluruh ekosistem.

Apa yang seharusnya terjadi? Dibutuhkan transparansi lebih dari otoritas regulasi, mekanisme banding yang jelas bagi yang terkena dampak, bank yang mengembangkan kemampuan manajemen risiko yang lebih canggih daripada penolakan seragam, dan lebih banyak orang yang mempublikasikan kasus-kasus ini.

Intinya, debanking adalah penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam baik sistem keuangan maupun inovasi. Pemerintah, bank, dan masyarakat harus menemukan keseimbangan antara keamanan finansial dan kompetisi yang adil. Jika tidak, kita berisiko membungkam seluruh sektor karena ketakutan.