CLARITY Act melewati hambatan legislatif lain setelah organisasi penegak hukum utama berubah dari oposisi menjadi netral.
Kelompok penegak hukum meminta amandemen yang ditargetkan sambil mendukung diskusi berkelanjutan tentang implementasi dan penegakan DeFi.
Pergeseran kebijakan terbaru mengurangi gesekan legislatif saat para pembuat undang-undang terus menyempurnakan kerangka regulasi aset digital AS.
CLARITY Act maju setelah beberapa organisasi penegak hukum nasional melunakkan posisi mereka. Pergeseran kebijakan mereka menandai perkembangan lain saat para pembuat undang-undang terus menyempurnakan undang-undang aset digital di seluruh Amerika Serikat.
CryptosRus melaporkan bahwa beberapa organisasi mengubah sikap mereka terhadap ketentuan DeFi. Pembaruan tersebut berpusat pada kemajuan legislatif CLARITY Act. Ini mencerminkan dialog berkelanjutan antara pembuat undang-undang dan pejabat keamanan publik.
HARI INI: CLARITY ACT MELEWATI HAMBATAN KUNCI 🇺🇸
NDAA, NAAUSA, IACP, dan National Sheriffs' Association dilaporkan telah beralih dari oposisi ke posisi netral pada ketentuan DeFi CLARITY Act.
Itu adalah langkah lain menuju regulasi kripto yang lebih jelas di AS. https://t.co/W10XIYjMsQ pic.twitter.com/Wa3JkaWrhR
— CryptosRus (@CryptosR_Us) 4 Juli 2026
Organisasi-organisasi tersebut dilaporkan beralih dari oposisi ke posisi netral. Kelompok-kelompok itu termasuk NDAA, NAAUSA, IACP, dan National Sheriffs' Association. Sikap revisi mereka menghilangkan titik resistensi yang menonjol.
Secara terpisah, Major County Sheriffs of America mengeluarkan surat resmi. Dokumen tersebut ditujukan kepada Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott dan Anggota Peringkat Elizabeth Warren. Surat itu didedikasikan untuk H.R. 3633, Digital Asset Market CLARITY Act.
Surat tersebut mengonfirmasi bahwa organisasi tidak lagi menentang undang-undang tersebut. Sebaliknya, mereka mengadopsi posisi netral setelah peninjauan tambahan. Diskusi seputar implementasi mempengaruhi penilaian yang diperbarui itu.
Surat tersebut merujuk pada percakapan berkelanjutan mengenai Bagian 604 dari undang-undang tersebut. Diskusi-diskusi itu membahas penegakan praktis yang melibatkan keuangan terdesentralisasi. Klarifikasi tambahan menyusul peninjauan dengan pembuat undang-undang dan pejabat federal.
Organisasi tersebut menyatakan bahwa panduan implementasi menjawab beberapa kekhawatiran sebelumnya. Mereka juga mendorong diskusi berkelanjutan sebelum persetujuan legislatif final. Revisi yang diusulkan tetap menjadi bagian dari rekomendasinya.
Studi terkait Treasury juga mendapat perhatian dalam korespondensi tersebut. Organisasi tersebut meminta partisipasi penasehat untuk lembaga negara bagian dan lokal. Penyidik lokal sering menangani kejahatan yang melibatkan aset digital.
Surat tersebut juga menyerukan dukungan operasional yang lebih besar setelah implementasi. Mereka meminta pendanaan tambahan untuk pelatihan dan kemampuan forensik. Investasi teknologi tetap menjadi prioritas lain bagi lembaga penegak hukum.
CryptosRus menggambarkan perkembangan itu sebagai tonggak legislatif positif lainnya. Laporan tersebut berfokus pada peningkatan kejelasan regulasi untuk aset digital. Negosiasi tampaknya menggantikan ketidaksepakatan sebelumnya.
Posisi yang direvisi tidak mewakili dukungan penuh terhadap undang-undang tersebut. Sebaliknya, mereka menunjukkan kesiapan untuk melanjutkan dialog positif. Namun, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terus fokus pada klarifikasi lebih lanjut dari ketentuan tertentu.
Diskusi yang lebih luas juga melampaui undang-undang saja. Implementasi regulasi tetap menjadi bagian penting dari proses. Lembaga terus memeriksa persyaratan penegakan praktis bersamaan dengan pengembangan kebijakan.
CLARITY Act masih memerlukan pertimbangan kongres tambahan sebelum menjadi undang-undang. Meskipun demikian, resistensi kelembagaan telah mereda selama diskusi terbaru. Perkembangan itu menjaga negosiasi regulasi tetap berjalan melalui saluran legislatif yang mapan.
Berita Terkait
Pengungkapan Kripto Memicu Debat Etika
CLARITY Act Menghadapi Tekanan Kalender Senat seiring Mendekatnya Pemilu Paruh Waktu 2026
Undang-undang CLARITY gagal ditandatangani, menjadi titik kritis sebelum reses Senat pada bulan Agustus.