Rancangan Undang-Undang Open Finance Filipina Masih Tertunda per Juli 2026; 57,4% Transaksi Kini Digital

Menurut Rappler, per Juli 2026, RUU Open Finance dan Consumer Data Empowerment Act 2025 Filipina masih tertunda di komite DPR untuk bank dan perantara keuangan. RUU ini bertujuan untuk memungkinkan konsumen berbagi data keuangan mereka—termasuk riwayat transaksi e-wallet—dengan pemberi pinjaman agar berpotensi mendapatkan pinjaman yang lebih murah.

Usulan ini akan memberi konsumen hak untuk memperoleh informasi mereka dalam format portabel yang dapat dibaca mesin secara gratis setidaknya sekali per kuartal, serta hak untuk menginstruksikan perusahaan keuangan agar memindahkan catatan secara aman kepada penerima yang diakreditasi BSP. Pembayaran digital sudah menyumbang 57,4% transaksi pembayaran ritel berdasarkan volume pada 2024, menurut Bangko Sentral ng Pilipinas, namun sebagian besar aktivitas ini masih tidak termasuk dalam penilaian kredit tradisional. Langkah ini tetap harus lolos di kedua kamar Kongres dan ditandatangani menjadi undang-undang agar dapat berlaku.