Layanan Pensiun Nasional Korea Selatan Menghentikan Rencana Pendelegasian Hak Suara, Kelompok Buruh Menyebut Ada Bias yang Mengutamakan Pemegang Saham

Menurut Democratic Labor Research Institute pada 29 Juli, Layanan Pensiun Nasional Korea Selatan (National Pension Service/NPS) mendapat tekanan untuk menangguhkan rencana pendelegasian hak suara saham domestik kepada manajer aset. Langkah ini dikritik sebagai privatisasi wewenang pemegang saham publik.

Kebijakan tersebut, yang diperkenalkan pemerintah pada Maret 2026, akan memindahkan hak suara yang sebelumnya dijalankan langsung oleh NPS kepada perusahaan manajemen aset yang ditunjuk. Direktur kebijakan Democratic Labor Center, Hong Seok-hwan, memperingatkan bahwa sebagian besar manajer aset domestik yang memenuhi syarat berafiliasi dengan konglomerat atau kelompok keuangan, sehingga menimbulkan konflik kepentingan struktural yang membuat mereka sulit menolak perpanjangan masa jabatan eksekutif klien-klien besar. Hong berpendapat NPS seharusnya mempertahankan perannya sebagai pengawas pasar publik yang melindungi tabungan pensiun, alih-alih menyerahkan wewenang ini kepada modal privat yang mengejar keuntungan jangka pendek.