Gedung Putih Mendesak Demokrat di Senat agar Menyetujui Kesepakatan Etika Trump untuk Mendorong RUU CLARITY

Gedung Putih mendorong Demokrat Senat minggu ini untuk menerima perjanjian etik baru yang baru dinegosiasikan, yang mencakup kepentingan aset digital Presiden Trump dan keluarganya, sebagai syarat untuk meloloskan CLARITY Act. Undang-undang tersebut memerlukan 60 suara Senat untuk mengatasi hambatan prosedural. Pihak pemerintahan menggambarkan kesepakatan itu sebagai konsesi besar dari Trump, sementara berbagai kiprah kriptonya menjadi hambatan utama bagi dukungan bipartisan. Namun, perjanjian tersebut belum dirilis ke publik, dan legislator Demokrat belum meninjau naskah finalnya, sehingga memicu keraguan tentang daya berlakunya.

Demokrat menuntut pembatasan yang mencegah presiden, pejabat senior, serta keluarga mereka menerbitkan, mempromosikan, atau memperoleh keuntungan dari aset digital selama menjabat. Laporan menunjukkan bahwa kompromi itu akan berlaku langsung bagi presiden, dengan penegakan oleh Departemen Kehakiman. Meski demikian, para kritikus khawatir tentang independensi DOJ jika jaksa agung negara bagian tidak diberi kewenangan. CLARITY Act akan membagi pengawasan aset digital antara SEC dan CFTC, dengan CFTC memperoleh otoritas utama atas pasar spot untuk komoditas digital yang memenuhi syarat.